Plt. Bupati Muara Enim Serahkan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Plt. Bupati Muara Enim Serahkan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

MUARA ENIM - Memulai kegiatannya pada pagi hari ini Plt. Bupati Muara Enim H. Juarsah, S.H., menyerahkan secara simbolis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 
Raperda tersebyt, diserahkan langsung oleh Plt. Bupati Muara Enim dan diterima oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki. Bertempat diruang rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Muara Enim, Senin (7/9/2020).
 
Dalam penjelasannya Plt. Bupati Muara H. Juarsah, S.H., menyampaikan secara ringkas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 
Yang meliputi rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Plt. Bupati sampaikan pendapatan daerah pada APBD turun sebesar Rp2.434.966.112.146 atau 8.11% dari sebelumnya sebesar Rp.2.649.967.911.890.
 
Sementara itu peningkatan pada Belanja Daerah sebesar Rp2.751.726.355.461 atau meningkat 3.89% sebelumnya sebesar Rp.2.648.594.395.761.
 
Selanjutnya Plt. Bupati mengharapkan kepada Anggota Dewan untuk dapat meneliti dan mengkaji Raperda Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 
Untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan RAPBD tersebut melalui Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. (***)

Update

Update

Previous Article

DPRD Musi Banyuasin Sampaikan Hasil Reses...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Erwin

Erwin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Udin Komarudin

Udin Komarudin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Jul 9, 2020

Follow Us

Recommended Posts

DPR Setujui 13 RUU Inisiatif Baleg Jadi Usul DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA
Lisda Hendrajoni: Bantuan Sosial Tunai Juga Harus Menyasar Masyarakat Terdampak Langsung PPKM
BAKN DPR RI Minta Masukan dari BPK RI Terkait Permasalahan DAK di Sulsel
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian: Lima Klaster Sudah Ditetapkan Dalam RUU Praktik Psikologi